RDP Komisi 1 DPRD Dengan Kantor Pertanahan Pertanyakan Program Sertifikat Tanah Digital

2025-03-10 POLITIK

Teks foto: RDP Anggota Komisi I DPRD Medan Dengan Dinas Kantor Pertanahan Medan,Senin(10/3).(rbk//m*n)

MEDAN || RAGAMBERITAKOTA.COM - Anggota Komisi 1 DPRD Medan soroti berbagai isu mulai dari kebijakan sertifikat tanah digital, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga permasalahan tanah wakaf dan grand sultan di Medan Maimun.

Salah satu isu yang mencuat adalah informasi yang beredar mengenai tanah yang tidak bersertifikat dalam dua tahun akan diambil alih negara.

Berbagai permasalahan ini mencuat saat RDP Komisi 1 DPRD Medan dengan pihak Kantor Pertanahan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan Muslim Harahap,Senin(10/3).

“Kami mendapat banyak aduan dari masyarakat terkait informasi bahwa tanah yang tidak bersertifikat dalam waktu dua tahun akan disita negara. Ini sangat meresahkan warga. Kami ingin penjelasan resmi dari BPN agar masyarakat tidak bingung dan tidak ada kesimpangsiuran informasi,” tegas Muslim

Syaiful Ramadhan melihat banyak program yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait pertanahan, tetapi di tingkat daerah masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan-aturan baru ini.

Contohnya, kebijakan sertifikat tanah digital. Masyarakat bertanya-tanya, apakah sertifikat fisik yang mereka miliki masih berlaku? Bagaimana proses transisi ke sertifikat digital? Apakah sertifikat digital bisa digunakan untuk agunan di bank? Ini harus dijelaskan dengan gamblang oleh BPN,” ujar Saiful Bahri.

Menurutnya, kurangnya sosialisasi dari BPN membuat masyarakat kebingungan dan berpotensi merugikan mereka dalam urusan pertanahan. Ia meminta agar BPN tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada warga.

“Kami ingin BPN tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi juga turun ke masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan haknya hanya karena kurangnya informasi terkait kebijakan pertanahan,” tambahnya.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan kritik dari anggota DPRD Medan, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Medan, Saut Simarmata, memastikan bahwa isu penyitaan tanah yang tidak bersertifikat dalam dua tahun adalah tidak benar atau hoaks.(rbk//m*n)