Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPJ Pemko Medan TA 2024

2025-03-26 ADVERTORIAL

Teks foto: Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan,Selasa (25/03/25).(rbk//m*n).

MEDAN || RAGAMBERITAKOTA.COM - DPRD Kota Medan menyampaikan beberapa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Walikota Medan, dalam Rapat Paripurna yang bertujuan memberikan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Medan sepanjang tahun 2024 serta memberikan masukan guna perbaikan ke depan, Selasa 25 Maret 2025 di gedung DPRD Kota Medan.

Teks foto: Rapat Paripurna laporan Rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran  2024,Ketua DPRD Kota Medan,Wakil DPRD Medan dan Walikota Medan,Selasa (25/03/25).(rbk//m*n)

Teks foto: Ketua DPRD Medan,Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B pemimpin rapat paripurna,Selasa(25/03/25).(rbk//m"n)

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, hadir para wakil ketua dan anggota DPRD Medan, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajarannya.

Teks foto: Anggota - Anggota DPRD Kota Medan, menjalankan Rapat Paripurnanya.(rbk//m*n)

Seusai membuka rapat, Ketua DPRD Kota Medan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna ini serta mengonfirmasi bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir telah mencapai kuorum.

"Rasa syukur kita sampaikan atas terselenggaranya rapat paripurna ini. Semoga rekomendasi dari DPRD Medan ini bisa menjadi salah satu acuan agar Pemko Medan bisa lebih baik lagi dalam melayani kepentingan masyarakat," ujarnya.

Teks foto: Zulkarnain , Wakil Ketua DPRD Medan membacakan Rekomendasi Laporan LKPJ Tahun Anggaran 2024, Selasa (25/03/25).(rbk//m*n)

Wakil Ketua DPRD Medan ,H.Zulkarnaen.SKM  yang mengatakan rekomendasi ini merupakan masukan dan saran untuk pembangunan Kota Medan di masa mendatang sebab masih banyak yang harus diperbaiki.

Penyampaian Rekomendasi ini diharapkan dapat disikapi dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja Pemko Medan dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk menjadikan Kota Medan lebih baik ke depan.Berdasarkan hasil laporan Pansus LKPj TA 2024,DPRD Medan berkesimpulan bahwa masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius Pemko Medan.

Untuk itu,DPRD Medan berharap rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemko Medan untuk meningkatkan koordinasi antar OPD Pemko Medan, menjadi pedoman dalam penentuan skala prioritas dalam penentuan belanja daerah serta menciptakan sistim pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya,Wakil Ketua DPRD Medan,H. Zulkarnaen.SKM membacakan rekomendasi untuk OPD Pemko Medan diantaranya, 

•⁠  ⁠BAPPEDA Medan 
Dalam menunjang terselenggaranya sistim administrasi perencanaan dan pembangunan Kota Medan yang modern diharapkan Bappeda Medan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan  bagi seluruh OPD Pemko Medan dalam mengaplikasikan seluruh perangkat yang telah ditetapkan dengan baik sehingga  target dan capaian  yang telah ditetapkan dapat dipenuhi secara merata.

•⁠  ⁠Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Terkait aset daerah berupa tanah,Pansus merekomendasikan agar BKAD Medan menarik sewa dari pemilik bangunan yang berada di atas tanah Pemko Medan, selain PBB dalam rangka peningkatan PAD.Bahkan diusulkan untuk membentuk Pansus Aset Daerah.

•⁠  ⁠Bapenda(Badan Pendapatan Daerah) Medan 
Bapenda diminta melakukan langkah validasi yang masif terhadap objek pajak agar dapat merealisasikan PAD secara maksimal dan diminta melakukan Pendataan ulang terkait penetapan potensi besaran PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) secara profesional dan rasional

Rekomendasi lainnya,Dinas

•⁠  ⁠Dinas PMPTSP Medan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mampu menciptakan iklim investasi yang aman dan menguntungkan sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kira Medan serta memitrakan UMKM dengan pelaku usaha besar.

 - Dinas Perhubungan 
DPRD merekomendasikan agar Pemko Medan meninjau ulang parkir berlangganan dan menertibkan vendor yang tidak terbuka sosialisasikan tarif berlangganan dan tarif konvensional serta juru parkir liar.

•⁠  ⁠Dinas Kesehatan Medan 
Di bidang kesehatan,DPRD minta agar Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pihak BPJS agar memudahkan masyarakat dalam  melakukan proses pendaftaran dan aturan yang transparan dalam layanan kesehatan terkait proses pendaftaran JKMB(Jaminan Kesehatan Medan Berkah), jangan sampai harus menunggu 3x24 jam.
Selain itu direkomendasikan afar anggaran Dinas Kesehatan tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran serta perlunya memvenah7 dan meningkatkan seluruh fasilitas kesehatan rumah sakit pemerintah serta mempercepat pengawasan rumah sakit di Kota Medan.

•⁠  ⁠Dinas SDABMBK Medan 
Di sisi lain,direkomenasikan  agar Dinas SDABMBK Medan memperhatikan Perbaikan saluran parit untuk memaksimalkan fungsi kolam retensi serta demi keindahan Kota direkomendasikan agar Dinas SDABMBK Medan  membongkar kabel provider internet yang berserakan di pinggir jalan karena tidak terpakai lagi.

•⁠  ⁠Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR)
DPRD Medan merekomendasikan DinasPKPCKTRMedanmempermudahpengurusan PBG (PersetujuanBangunanGedung) selama memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta mengidentifikasi kebutuhan jumlah sekolah tingkat dasar disesuaikan dengan jumlah SMP  dan SMA/SMK serta harus mampu memastikan tidak ada anak anak yang putus,sekolah.

Direkomendasikan juga agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan  melakukan Pendataan destinasi wisata budaya dan sejarah seperti kuburan bersejarah dan Kedatukan Sunggal.

 - Dinas Lingkungan Hidup 
Secara khusus Pansus menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimana realisasi anggaran hanya mencapai 51,5 persen yang  jauh berbeda dengan OPD lainnya yang bisa mencapai 80 persen ke atas.

Mengingat rendahnya capaian anggaran,Pansus LKPj menyarankan agar program kerja dibahas terperinci dengan Komisi 4 DPRD Medan.

•⁠  ⁠Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Disdukcapil diminta memperluas jangkauan penggunaan IKD (Identitas Kependudukan Digital) di tempat pelayanan publik dan jangan hanya di Bandara saja.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Medan, DPRD Medan merekomendasikan penambahan mesin cetak dan blanko KTP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

sedangkan untuk PUD(Perusahaan Umum Daerah) milik Pemko Medan seperti PUD Pasar merekomendasikan agar kontribusi harian pasar milik PUD Pasar langsung dikutip dan tidak dikelola pihak ketiga.

PUD Pasar Medan diminta lebih intens membesarkan pasar tradisional daripada Pasar yang dikelola pihak swasta seperti mengaktifkan Pasar Aksara untuk menambah PAD.

Sementara itu untuk PUD Pembangunan direkomendasikan agar  lebih aktif menggali potensi pemasukan untuk meningkatkan sumber PAD(Pendapatan Asli Daerah ( Kota Medan khususnya pengelolaan Medan Zoo sebagai tempat berkumpulnya komunitas penciptaan marga satwa.

Terkait pergudangan milik PUD Pembangunan, DPRD Medan merekomendasikan agar Pemko Medan meninjau ulang investasi pergudangan tersebut.

"Dinas Koperasi dan UKM diharapkan lebih aktif dalam memberikan pendampingan dan modal usaha bagi pelaku UMKM," tutupnya.

Teks foto: Ketua DPRD Kota Medan menyerahkan berkas Rekomendasi LKPJ TA 2024 kepada Walikota Medan,Selasa(25/03/25).(rbk//m*n)

Seusai membacakan rekomendasi, Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnain, menyerahkan berkas rekomendasi kepada Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B. Selanjutnya, Ketua DPRD menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Teks foto: Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan aspirasi atas Rekomendasi dari  DPRD Kota Medan.Selasa(25/03/25).(rbk//m*n)

Dalam sambutannya, Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Kota Medan.

"Kami menghargai seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Kota Medan. Masukan ini akan menjadi acuan kami dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD yang mencakup berbagai aspek pemerintahan akan menjadi perhatian utama Pemko Medan dalam menjalankan kebijakan ke depan.

Menjelang akhir Ramadan, Wali Kota juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Kota Medan.

"Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, sebuah momentum sakral yang dimaknai dengan kembali ke fitrah kesucian. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai kesempatan memperkuat silaturahmi dan persaudaraan," katanya.(rbk//m*n)