Syaiful Ramadhan Soroti Sertifikat Tanah Wakaf dan Status Tanah di Medan Maimun

2025-03-10 POLITIK

Teks foto: Anggota Komisi 1 DPRD Medan Syaiful Ramadhan.(rbk//m*n).(10/3/25)

MEDAN || RAGAMBERITAKOTA.COM - Anggota Komisi 1 DPRD Medan Syaiful Ramadhan soroti persoalan tanah wakaf yang hingga kini masih banyak belum bersertifikat sehingga percepatan sertifikasi tanah wakaf agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Kami mendapati banyak laporan terkait tanah wakaf yang belum bersertifikat. Padahal, ini sangat penting untuk kepastian hukum dan untuk menghindari sengketa di masa depan. Kami ingin BPN memberikan perhatian lebih pada hal ini,” jelas Saiful Ramadhan.

Sementara itu, masalah tanah di kawasan Medan Maimun juga menjadi perhatian. Banyak warga yang sudah puluhan tahun menempati tanah di kawasan tersebut, tetapi tidak bisa mendapatkan sertifikat kepemilikan karena masih berstatus grand sultan.

“Banyak warga yang sudah turun-temurun tinggal di Medan Maimun, tetapi status tanah mereka masih tergantung karena dianggap tanah grand sultan. 

"Ini menjadi persoalan yang berkepanjangan. Kami ingin BPN mencari solusi agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati,” ujarnya.

Berbagai persoalan tersebut muncul pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 1 DPRD Medan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 1 Muslim Harahap Senin(10/3) mulai dari kebijakan sertifikat tanah digital, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga permasalahan tanah wakaf dan grand sultan di Medan Maimun.

Syaiful Ramadhan melihat banyak program yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait pertanahan, tetapi di tingkat daerah masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan-aturan baru ini.

Contohnya, kebijakan sertifikat tanah digital. Masyarakat bertanya-tanya, apakah sertifikat fisik yang mereka miliki masih berlaku? Bagaimana proses transisi ke sertifikat digital? Apakah sertifikat digital bisa digunakan untuk agunan di bank? Ini harus dijelaskan dengan gamblang oleh BPN,” ujar Saiful Bahri.

Menurutnya, kurangnya sosialisasi dari BPN membuat masyarakat kebingungan dan berpotensi merugikan mereka dalam urusan pertanahan. Ia meminta agar BPN tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada warga.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan kritik dari anggota DPRD Medan, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Medan, Saut Simarmata, memastikan bahwa isu penyitaan tanah yang tidak bersertifikat dalam dua tahun adalah tidak benar atau hoaks.(rbk//m*n)