Regulasi Tatakelola Perikanan Diduga Sudah Dimanipulasi Oleh Petugas Di PPS Belawan
BELAWAN || RAGAMBERITAKOTA.COM - Desakan keras kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencopot sejumlah pejabat perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan (PPSB) mencuat. Pejabat dari unsur PPSB, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), hingga Syahbandar Perikanan dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait keselamatan kerja di kawasan perikanan Gabion Belawan, Jumat (11/9/2026).
Kritik tersebut muncul menyusul rentetan insiden kecelakaan laut yang terus berulang, mulai dari kebakaran kapal hingga kematian anak buah kapal (ABK). Lemahnya pengawasan diduga menjadi faktor utama yang membahayakan keselamatan para nelayan.
Sejumlah pihak menilai, pengawasan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kelengkapan dokumen kapal, hingga kelaikan operasional masih jauh dari optimal. Bahkan, muncul dugaan adanya pembiaran terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
“Seharusnya kapal yang tidak memenuhi standar dilarang melaut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan,” ungkap salah satu sumber di lapangan.
Kondisi tersebut diperparah dengan dugaan adanya praktik manipulasi oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi, yang berdampak langsung pada keselamatan para pekerja di sektor perikanan.
Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Belawan, Rudi Hartono, SH, menegaskan bahwa pembiaran terhadap kapal tidak laik operasi hanya akan memperparah kondisi di lapangan.
«“Jika pembiaran ini terus terjadi, maka kapal ilegal akan tetap beroperasi dan risiko korban jiwa tidak akan bisa dihindari,” tegasnya.»
Sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan, insiden tragis kembali terjadi pada kapal ikan KM Pulau Samosir GT 26, di mana tiga ABK ditemukan meninggal dunia di dalam ruang palka akibat dugaan paparan gas beracun. Proses evakuasi pun dilakukan dengan peralatan seadanya, mencerminkan minimnya kesiapsiagaan keselamatan di lapangan.
Melihat kondisi tersebut, KPI Cabang Belawan berencana membawa persoalan ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sumatera Utara guna mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi terkait.
Rudi Hartono juga mendorong reformasi total tata kelola pelabuhan perikanan Belawan agar mampu bertransformasi menjadi pelabuhan modern berbasis eco-fishing port.
“Pembenahan sistem pengawasan dan tata kelola adalah kunci untuk menciptakan pelabuhan yang aman, modern, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.(rbk//mn)